Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menargetkan dapat mengelola sampah secara mandiri. Oleh karena itu, saat ini tengah diupayakan supaya 62 desa/kelurahan memiliki tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk menuju Badung mandiri pengelolaan sampah. Bahkan, Bupati I Nyoman Giri Prasta langsung menginstruksikan supaya desa/kelurahan menyiapkan tempat untuk pembangunan TPST.

Sementara dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung langsung bersinergi guna menindaklanjuti instruksi Bupati tersebut. Diharapkan pada 2020 mendatang semua desa sudah punya TPST, sehingga tahun 2021 Badung benar-benar sudah mandiri dalam pengelolaan sampah.

I Putu Eka Merthawan selaku Kepala Dinas LHK Badung berkata pembentukan TPST bisa dikelola langsung desa/kelurahan atau bisa pula dikerjasamakan dengan kelompok-kelompok masyarakat atau pihak swasta.

“Yang terpenting di desa/kelurahan ada pengelolaan sampah dengan pola 3R (reuse, reduce, dan recycle), sehingga semua sampah bisa diolah. Tidak lagi dibuang di TPS Suwung (Denpasar Selatan),” kata dia.

Merthawan, begitu sapaan akrabnya, menegaskan dalam upaya menuju Badung mandiri dalam pengelolaan sampah tahun 2021, telah diprogramkan inovasi baru untuk mengatasi sampah secara tuntas dari sumbernya. Inovasi baru yang sudah sesuai dengan harapan Bapak Bupati ini bernama PESATT (Pemrosesan Sampah Tanpa TPA).

Lebih lanjut, dia menjelaskan inovasi PESATT tersebut hanya mungkin bila terwujud TPST 3R di seluruh desa/kelurahan se–Badung. Pasalnya, sekarang baru 20 dari 62 desa/kelurahan yang punya TPST 3R ini. Pihaknya berharap ke depan secara bertahap semua desa/kelurahan dapat memiliki TPST sendiri.

“Di sampingi itu ada dua TPST 3R lain yang pengelolaannya di bawah Dinas LHK secara langsung, yakni yang ada di Puspem Badung (Rumah Hijau) dan Terminal Mengwi,” tambah Merthawan.

Pada kesempatan yang sama, K epala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung Putu Gede Sridana turut menyampaikan bahwa semua desa harus sudah punya TPST pada tahun 2020 adalah instruksi langsung dari Bupati.

“Secara langsung pembangunan TPST ini dikoordinasikan di Dinas LHK Badung. Sudah ada beberapa yang punya TPST, tapi saya tidak hafal datanya, karena data berasal dari Dinas LHK,” tutup Sridana.