Sebuah riset terbaru yang dilakukan oleh Bali Partnership untuk menunjukkan produksi sampah di Bali. I Gede Hendrawan selaku dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FKIP) Universitas Udayana, Bali sekaligus peneliti Bali Partnership menyampaikan hal tersebut saat lokakarya tentang kerja sama pengelolaan sampah di Kantor Gubernur Bali pada Kamis (20/6/2019) pekan lalu. Dalam pertemuan ini hadir sekitar 300 peserta dari kalangan pemerintah, pegiat lingkungan, lembaga penelitian, dan swasta.

Bali Partnership sendiri merupakan kolaborasi lintas-aktor yang didukung Pemerintah Norwegia untuk mengatasi masalah sampah plastik di Bali. Dalam kolaborasi ini terdapat Universitas Udayana, Universitas Leed Inggris, Pemerintah Provinsi Bali, dan lembaga konsultan Systemiq.

Sebagai langkah awal, mereka sudah melakukan riset sejak Januari hingga Mei 2019 lalu untuk membuat data awal sampah di Bali. Data itu diperoleh melalui beragam metode baik survei maupun kajian lapangan.

“Kami melakukan pendataan baik data langsung di lapangan maupun yang tersedia di pemerintah,” ungkap Hendrawan.

Pendataan tersebut dilakukan melalui survei pada 949 pelaku pengelolaan sampah, 234 kajian jenis sampah, 10 tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pendataan, dan 100 survei sampah di jalan. Data primer tersebut juga dilengkapi data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seluruh Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Insitut Teknologi Bali (ITB).

Berdasarkan data-data tersebut diperoleh kesimulan bahwa jumlah sampah di Bali tiap hari mencapai 4.281 ton. Dari jumlah tersebut, 11% di antaranya mengalir hingga ke laut. Tiap tahun, jumlahnya mencapai 1,5 juta ton.

Sementara, tim peneliti menemukan tiga penyebab utama banyaknya sampah mengalir hingga laut. Pertama, jumlah populasi. Hingga akhir 2017 lalu, jumlah penduduk Bali sekitar 4,2 juta. Adapun turis asing sebanyak sebanyak 6,4 juta per tahun dan turis domestik lebih dari 10 juta.

“Semakin banyak populasi, makin banyak sampah dihasilkan,” tutur Hendrawan.

Kedua, baik tidaknya penanganan sampah. Jika ditangani dengan baik, sampah akan lebih sedikit yang ke laut. Ketiga, kedekatan pemukiman dengan air, seperti danau, pesisir, dan sungai. Dari hasil riset menunjukkan bahwa 90% populasi di Bali hidup di wilayah berjarak 1 km dari kawasan air.

“Inilah perhatian kami kenapa banyak sampah hanyut sampai laut,” kata Hendrawan.

Dari sisi daerah penghasil sampah, data menunjukkan bahwa tiga daerah di Bali menghasilkan separuh dari total sampah di Bali. Daerah tersebut yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar. Sangat disayangkan, karena ketiganya merupakan pusat daerah pariwisata.

Sementara, jenis sampah yang diproduksi di Bali, 60% di antaranya adalah sampah organik sedangkan sampah plastik 20%, kertas 11%, besi 2 %, gelas 2%, dan lain-lain 5%.

“Canang (persembahan umat Hindu Bali saat sembahyang) juga ikut menyumbang jumlah sampah di Bali,” ucap Hendrawan.

Sampah di Bali lebih banyak yang belum dikelola dengan baik. Sebanyak 52% sampah Bali, tepatnya 2.220 ton per hari, tidak ditangani dengan baik. Penanganannya belum layak karena tiap hari 944 ton (22%) terbuang ke sekitarnya, 824 ton (19%) masih dibakar, dan 452 ton (11%) terbuang ke saluran air.

Hendrawan menambahkan, khusus untuk sampah plastik yang terbuang, jumlah paling banyak ada di sungai sebanyak 20,7 ton tiap km persegi. Adapun di pantai sebanyak 3,9 ton sedangkan daratan 2,1 ton tiap km persegi.

Sampah yang ditangani pemerintah maupun komunitas baru 2.061 ton (48%), sebanyak 1.897 ton (44%) dibuang ke tempat sampah. Sedangkan 164 ton (4%) didaur ulang.

“Namun, kami belum menyelidiki lebih lanjut bagaimana penanganan sampah itu di TPA,” aku Hendrawan.

Hendra berkata, dari 2.061 ton sampah yang ditangani, 70% di antaranya masuk ke TPA Suwung di Denpasar. Pasalnya, TPA Suwung adalah tempat pembuangan yang terakhir.

Menurut Hendrawan, banyaknya sampah yang sudah ditangani ini menunjukkan bagusnya upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali maupun pemerintah daerah lain dalam menangani sampah di Bali. Tim peneliti juga mengapresiasi peran masyarakat yang sudah mendaur ulang meskipun belum ada regulasi yang mengatur.

Hendrawan juga menyatakan bahwa riset Bali Partnership hanyalah awalan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Bali.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Bali, I Made Indra mengatakan bahwa Pemprov Bali sudah menunjukkan komitmen melawan sampah plastik di Bali. Menurut Indra, plastik termasuk musuh bersama yang harus diperangi karena bisa mengganggu pesona Bali sebagai daerah pariwisata.

“Jika kita tidak bisa menjaga Bali dari sampah plastik, maka taksu Bali akan luntur dan hancur,” ujar Indra.

Indra mengaku, Pemprov Bali  sudah berusaha memerangi sampah plastik dari hulu ke hilir. Dari darat sampai laut.

“Laut yang tercemar akan mengurangi fungsinya. Akan mengganggu kita. Dan yang lebih penting akan mengganggu pariwisata yang telah menghidupi kita,” kata Indra.

Pemprov Bali juga sudah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No.97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP). Namun, Pergub (Pembatasan PSP) saja dirasa tidak cukup. Dan Pemprov Bali akam terus menyempurnakan Pergub ini dengan peraturan lain untuk menjaga lingkungan.