Pada pekan lalu, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengadakan pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero). Dalam pertemuan tersebut,  pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali ingin seluruh listrik di Pulau Dewata berasal dari energi bersih dan ramah lingkungan.

Pemprov Bali tak ingin ada lagi pembangunan pembangkit listrik energi fosil baik berbahan bakar batu bara maupun bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Aturan mengenai larangan pembangunan PLTU dan pembangkit BBM ini juga akan dituangkan dalam peraturan gubernur.

“Semua pembangkit bersih dengan energi baru terbarukan. Kalaupun fosil itu paling gas karena bersih,” ucap Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN seperti yang dilansir dari laman Merdeka.

Namun masalahnya, potensi energi terbarukan di Bali sangat kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang cukup tinggi.

“Ada juga yang bisa seperti pembangkit tenaga bayu atau panas bumi tapi itu potensinya kecil di sini,” kata dia.

Di sisi lain, General Manager PLN Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa menyatakan, pembangkit ramah lingkungan yang bisa dibangun di Bali yaitu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Saat ini, PLN tengah melakukan lelang PLTS dengan total kapasitas 50 MW.

“Tapi PLTS ini tidak menambah kapasitas terpasang saat beban puncak itu terjadi karena dia kan bisa digunakannya siang,” ungkap Nyoman Suwarjoni Astawa.

Kondisi ini harus segera dipecahkan. Pasalnya, jika tidak dilakukan Bali akan terancam mengalami krisis listrik di 2021.

Sementara, solusi yang ditawarkan PLN sendiri yaitu dengan merencanakan pembangunan jaringan transmisi 500 kV Jawa Bali Connection. Melalui kabel listrik ini, Bali akan mendapatkan pasokan listrik dari Jawa yang kini melimpah.

“Direktur sudah menghadap Gubernur dan beliau setuju ini jalan. Proyeknya akan dilelang 2021 ditarget 2024 sudah selesai dibangun,” harap Nyoman Suwarjoni Astawa.