November tahun lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). FGD kali ini fokus membahas tentang alokasi ruang kawasan konservasi dan penambangan pasir laut.

Pada forum itu, organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia bernama  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) perwakilan Bali menolak usulan  Peruntukan wilayah pesisir sebagi area pertambangan pasir laut yang dialokasikan di Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Kabupaten Badung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

“Kami memprotes sekaligus keberatan  terhadap alokasi ruang pertambangan pasir laut. Masyarakat terutama yang berhadapan dengan wilayah tersebut harus tahu bahawa selain tanpa disertai kajian yang komprehensif, pertambangan potensi pasir laut berpotensi merusak Lingkungan Hidup Bali khususnya berpotensi besar merusak kawasan Kuta hingga ke Tabanan”, tegas I Made Juli Untung Pratama selaku Direktur Eksekutif WALHI BALI.

Awalnya, dalam dokumen rencana alokasi ruang RZWP3K Provinsi Bali, pertambangan pasir laut akan dialokasikan ke perairan Pantai Kuta dan Sawangan. Namun, karena perairan pantai Sawangan telah dialokasikan untuk kawasan konservasi bersamaan dengan kawasan perairan sekitanya (mulai dari wilayah perairan Sanur sampai Uluwatu) alokasi pertambangan pasir laut diubah ke perairan sekitar Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Kabupaten Badung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Rencana wilayah pesisir sebagi area pertambangan pasir laut ini diusulkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Disnaker ESDM Provinsi Bali, yang diwakili oleh I Nyoman Wiratmo Juniartha. Pemprov Bali mengusulkan diadakannya alokasi ruang untuk wilayah usaha pertambangan di wilayah 0 sampai 12 mil laut sesuai kewenangannya di wilayah Provinsi. Usulan ini bertujuan untuk mencukupi pembangunan di Provinsi Bali.

I Made Juli Untung juga menegaskan agar RZWP3K Provinsi Bali tidak digunakan sebagai instrument hukum untuk pemutihan pelanggaran tata ruang.

“Kembali saya ingatkan agar Produk hukum RZWP3K tidak menjadi instrumen hukum untuk pemutihan segala bentuk pelanggaran tata ruang”,  tegasnya.