Pemerintah Provinsi Bali terus mendukung upaya peningkatan kualitas sistem pertanian organik. Hal ini dikarenakan sistem pertanian organik sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sistem pertanian ini juga lebih ramah lingkungan.

Dalam sidang paripurna ke-2 masa persidangan II di Denpasar, pada  Selasa (7/5/) lalu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana atau yang akarb disapa Cok Ace menyampaikan bahwa saat ini yang terpenting adalah menanamkan mindset masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan organik untuk kesehatan. Menurut Cok Ace mindset petani di Bali juga perlu diubah agar memakai pupuk organik, seperti kompos.

Selain itu, Gubernur Cok Ace  berkata akan berupaya untuk terus memberikan subsidi kepada petani, terutama petani organik. Apalagi hingga saat ini produk organik masih terjual dengan harga mahal di pasaran, itu menjadi nilai plus juga bagi petani.

“Ini menjadi prioritas kita, untuk tahun depan kita akan kalkulasi lagi, kita berupaya menaikkan subsidi tersebut,” ungkap Cok Ace.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemprov Bali juga telah menyiapkan regulasi berupa rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sidang tersebut, Ir. I Gusti Putu Budiarta selaku Ketua Pansus sidang juga berpendapat bahwa banyak varietas unggul yang sempat hilang lantaran petani beralih ke sistem pertanian konvensional.

“Setelah adanya perubahan sistem yang diterapkan oleh petani dengan menggunakan teknologi ini, varietas-varietas kita hilang semua. Sistem ini karena ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat. Sementara tahun 70-80an, masyarakat punya produk-produk varietas itu. Walaupun secara produksi agak lambat tetapi hasilnya sangat bagus dan disegani oleh pihak luar,” kata Budiarta.

Menurut Budiarta, negara-negara seperti Thailand banyak belajar ke Bali mengenai sistem pertanian terdahulu. Namun, setelah tersentuh teknologi, petani Bali malah berjalan mundur. Dengan kembali pada sistem pertanian organik yang berbiaya murah, petani diyakini bisa lebih cepat menuju kesejahteraan.

“Sekarang sistemnya dulu diubah. Terkait harga produksi kami akan serahkan kepada Pemprov Bali karena di dalam perda ini juga akan ada lembaga yang mengatur baik dari awal produksi hingga pascapanen,” tutur Budiarta.

Sementara, I Ketut Kariyasa Adnyana, Sekretaris Komisi III DPRD Bali mengatakan bahwa sistem pertanian yang organik sudah diidamkan Bali sebagai daerah pariwisata. Namun, menurutnya untuk saat ini tantangannya masih cukup berat. Oleh karena itulah, peran pemerintah diharapkan bisa memberikan insentif atau subsidi kepada petani di awal pelaksanaan sistem pertanian organik.