Sejak tahun 2016, pemerintah kabupaten Tabanan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur masalah sampah sekaligus sanksi bagi pembuang sampah sembarangan.

Perda itu diterbitkan dikarenakan musibah banjir yang sempat menerpa beberapa wilayah di Tabanan. Tak hanya itu, drainase di Tabanan pun mampet akibat dipenuhi sampah.

Wayan Sugatra selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), mengatakan bahwa Perda mengenai sampah tersebut adalah Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sugatra juga megatakan Perda tersebut mencakup adanya sanksi.

“Sanksi tersebut adalah jika terbukti membuang sampah secara liar akan dikenakan hukuman kurungan tiga bulan atau denda sebesar-besarnya Rp 50 juta,” ujarnya.

Pada saat itu, Sugatra mengakui mengenai permasalahan masyarakat yang membuang sampah di saluran pembuangan yang berlokasi di Desa Sesandan Tabanan dikarenakan daerah tersebut belum mendapatkan layanan pengangkutan sampah dari DKP.

Layanan pengangkutan sampah baru pun masih menyasar daerah Tabanan, Kediri, Pasar Penebel, dan Pasar Baturiti pada saat itu.

“Dalam sehari sampah yang dihasilkan Tabanan rata-rata 200 meter kubik hingga 300 meter kubik, saat ini DKP memiliki 513 personel,” jelasnya.