Gubernur Bali, I Wayan Koster memenuhi janjinya untuk mencegah terjadinya reklamasi di Teluk Benoa, Badung, Bali. Dia membuat surat ke Presiden Jokowi yang meminta untuk  mengubah Perpres 51/2014 yang menjadi dasar rencana reklamasi pada Teluk Benoa.

“Kami mohon untuk mengubah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, khususnya yang berkaitan dengan Kawasan Perairan Teluk Benoa, ” katanya.

Di luar peruntukan fasilitas umum seperti pelabuhan, bandar udara dan jaringan jalan, Koster menegaskan agar Teluk Benoa tetap menjadi Kawasan Konservasi Maritim untuk perlindungan adat dan budaya maritim masyarakat Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana.

I Wayan Koster saat menyerahkan surat mengenai Teluk Benoa kepada Mensekab Pramono Anung | Kumparan

Presiden juga diminta  memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak menerbitkan ijin lingkungan (Amdal) bagi setiap orang yang mengajukan permohonan ijin pelaksanaan reklamasi di Perairan Teluk Benoa di luar peruntukan fasilitas umum yang dibangun pemerintah.

Pasalnya, Koster berpandangan dalam  konsideran mengingat yang dipakai sebagai dasar hukum pembentukan Perpres 51 Tahun 2014 adalah  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Maka, UU itu intinya hanya mengatur penataan ruang di wilayah darat sehingga kurang tpat diterapkan dalam penataan  Kawasan Teluk Benoa.

“Sebab, ini  merupakan kawasan perairan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisr dan Pulau-Pulau Kecil,” tegasnya.

Alasan lainnya, berdasarkan Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Nomor 03/Sabha Pandita Parisada/lV/2016, tanggal 9 April 2016, bahwa Kawasan Perairan Teluk Benoa merupakan kawasan suci dan tempat suci.

“Kawasan suci laut, zona inti/utama mandala adalah Pura Karang Tengah disebut pula dengan Pura Karang Suwung atau Pura Dalem Sagara, sebagai tempat melakukan kegiatan ritual keagamaan mulang pekelem,” tegasnya.

Selain menyatakan menolak reklamasi di Teluk Benoa, Koster juga mengungkap bahwa dirinya telah membuat rencana khusus pengelolaan kawasan itu.

“Disana akan  dibangun sebagai pusat atau kajian mangrove,” tegasnya.

Menurutnya juga tidak adanya reklamasi di Teluk Benoa, karena itu sudah sesuai dengan visi pembangunan Bali: Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang mengandung makna: menjaga kesuoian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, saka/a-niska/a, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berut:

“Karena itu menjaga alam. Saya tetap pada posisi melaksanakannya, artinya kawasan itu tidak bisa di reklamasi,” jelasnya.